Tsunami dan Banjir Bandang Siklon Senyar : Tragedi dengan Wajah yang Sama tapi Beda Cara Penanganannya

Hari ini adalah peringatan bencana Tsunami yang ke-21. Sebagaimana yang diketahui bahwa Tsunami adalah bencana terbesar abad ke-21 khususnya di Aceh dan Nias. Diawali oleh gempa berkekuatan 9,3 SR disusul gelombang besar hingga meluluhlantakkan bumi Serambi Mekkah pada 26 Desember 2004. Kejadian ini menyebabkan lumpuhnya telekomunikasi, listrik padam, rumah roboh, dan menelan banyak korban mencapai ratusan ribu jiwa.

21 tahun kemudian bumi Serambi Mekkah kembali terguncang dengan banjir bandang dan longsor yang dipengaruhi cuaca Siklon Senyar pada 25 November 2025. Bencana banjir bandang ini menyebabkan tiga Provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir tersebut mengakibatkan rumah hanyut, fasilitas kesehatan tidak dapat berfungsi optimal, dan transportasi terputus. Selain itu, alat telekomunikasi juga lumpuh, serta tiang listrik tumbang terseret arus. Bila diamati, kedua peristiwa ini memberikan dampak yang sama besar, bahkan dampak banjir bandang jauh lebih besar karena wilayah-wilayah pedalaman yang tersebar di beberapa kabupaten di Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues terisolir. Lantas, bagaimana kehadiran negara dalam menyikapi penanganan pada kedua bencana tersebut?

Penanganan Tsunami 2004 Era SBY

Sebagaimana diketahui Tsunami Aceh terjadi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru dua bulan menjabat sebagai presiden RI. SBY mendengar kabar Tsunami Aceh dan Nias saat sedang bertugas di Jayapura, Papua. Tak lama setelah mendengar kabar, SBY langsung bergegas ke Aceh untuk melihat langsung kondisi pascabencana Tsunami. Sesampainya di Aceh pada tanggal 27 Desember 2004 melihat kondisi yang telah porak-poranda akibat tsunami, SBY langsung menggelar rapat darurat dengan pimpinan daerah. Status bencana nasional ditetapkan dengan pertimbangan krisis nasional dan jajaran pemerintah daerah lumpuh total. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengambil alih peran kepemerintahan.

Prioritas presiden saat itu adalah menjalankan manajemen krisis dengan meninjau daerah-daerah yang paling parah kerusakannya dan juga korban jiwa. SBY membentuk operasi tanggap darurat melibatkan operasi militer udara berskala besar (Emergency Airlift Operation), pengerahan TNI dan POLRI, penghentian sementara konflik bersenjata GAM dengan TNI, dan pembukaan akses bantuan internasional melalui open sky policy (kebijakan langit terbuka) untuk menyelamatkan jiwa korban, memberikan bantuan, dan pemulihan infrastruktur. Keadaan tersebut dipercepat dengan dibentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) oleh Pusat.

Keputusan presiden memberlakukan status bencana nasional serta disokong bantuan asing, memberikan efek yang sangat menguntungkan bagi Aceh sendiri. Aceh menerima tawaran bantuan dalam jumlah besar, mulai logistik, medis, bantuan kemanusiaan dan alutsista serta perlengkapan penanggulangan bencana oleh tentara asing. Walaupun tawaran tersebut menimbulkan pro dan kontra, namun SBY tetap tanpa ragu dan bernyali besar menerima tawaran bantuan internasional.

Penanganan cepat atas pemberlakuan status bencana nasional oleh SBY memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh tidak merasakan kelaparan dan kesedihan yang berkepanjangan. Masyarakat Aceh merasakan langsung kehadiran sosok pemimpin yang peduli dengan nasib mereka di tengah bencana Tsunami. Koordinasi dan komunikasi yang dibangun dengan masyarakat lokal memberikan harapan baru untuk bangkit dan pulih kembali. Para Menteri juga ikut hadir dan berkontribusi dalam penanggulangan bencana berdasarkan arahan presiden. SBY memberikan perintah kepada Kuntoro Mangkusubroto selaku Kepala BRR saat itu sebagai perpanjangan tangan presiden untuk terus mengupdate informasi dan perkembangan penanggulangan bencana. Artinya ada sosok yang presiden percaya penuh untuk koordinasi lebih lanjut dan menjalankan mandatnya sebagai field commander (komando lapangan). Komunikasi yang dilakukan oleh SBY terstruktur dan terarah. Dengan demikian, rehabilitasi dan rekontruksi Aceh menjadi cepat, terstruktur serta menarik perhatian dunia.

Penanganan banjir bandang 2025 Era Prabowo

Pada tanggal 25 November 2025, Aceh kembali dilanda banjir bandang yang dipengaruhi Siklon Senyar. Wilayah-wilayah dari daratan Timur, Tengah hingga penghujung Tenggara terkena dampak tersebut. Wilayah tersebut seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, hingga Aceh Singkil. Akibat yang ditimbulkan dari bencana ini menjadi paling terdampak, karena selain banjir bandang disusul pula longsor yang memperparah keadaan. Banyak gelondongan kayu yang bermunculan terseret banjir menghantam rumah-rumah, bangunan, gedung sekolah, tempat ibadah hingga jembatan sebagai sarana transportasi terputus. Bahkan Aceh tengah menjadi daerah terisolir karena putusnya seluruh akses darat.

Setelah 2-3 hari pascabencana banjir terjadi, bantuan logistik tiba dikerahkan oleh relawan kemanusiaan. Relawan bersama pemerintah daerah berkontribusi menangani distribusi bantuan tersebut, namun terbatas pada titik tertentu. Wilayah pedalaman yang terisolir bantuan tidak bisa disalurkan akibat jalan utama putus. Gubernur Aceh Mualem terlibat langsung dan terus memantau kondisi masyarakat Aceh yang terdampak banjir. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Aceh menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi yang berlangsung selama 14 hari. Beliau juga menyatakan bahwa banjir tersebut seperti Tsunami jilid II.

Pemerintah daerah tidak mampu menangani banjir yang berdampak besar, akhirnya tiga Pemerintah daerah, seperti Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Selatan melalui surat resmi menyatakan ketidaksanggupan menangani daerah terisolir akibat kerusakan infrastruktur yang parah juga disusul lagi oleh Bupati Gayo Lues, dan Pidie Jaya. Mereka kompak menyatakan ketidaksanggupan dalam anggaran, sumber daya, dan peralatan mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan banjir sangat masif. Merespon pernyataan tersebut, Mualem dengan tegas mengatakan kepada para bupati “bupati jangan cengeng” sebagai pelaksana pemerintah daerah untuk serius menangani musibah banjir.

Dua pekan setelah banjir bandang, presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh. Prabowo mengunjungi Aceh Tamiang sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak. Dalam kedatangannya, Prabowo mengunjungi korban banjir. Alih-alih membahas penanganan lebih lanjut terhadap tempat yang terisolir, Prabowo mengatakan arahan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan merawatnya. Faktanya sudah dua pekan berlalu, wilayah tersebut masih belum tersentuh bantuan, ada daerah pedalaman di Tamiang yang belum terjamah oleh relawan. Seharusnya presiden sebagai pemangku jabatan mempunyai wewenang penuh untuk mengerahkan semua kebijakan dalam menangani banjir. Presiden bisa mengutus BNPB sebagai garda terdepan dibantu oleh TNI/POLRI, dan personil terkait lainnya agar penanganan ke wilayah terisolir cepat teratasi. Presiden juga bisa menetapkan status bencana nasional mengingat sudah 18 kabupaten/kota terdampak agar dapat mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan perbaikan infrastruktur.

Namun, fakta dilapangan hanya sebagian dari aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut. Tenda-tenda pengungsian baru dipasang saat presiden tiba. Banyak relawan yang datang membantu, namun hanya beberapa yang sanggup menembus tempat isolir. Ada hal yang tak dapat dilakukan oleh relawan seperti mengerahkan alat berat untuk memindahkan kayu gelondongan, rumah-rumah warga yang tertimbun tanah hanya tinggal atap. Sementara itu Sindonews memberitakan MenKo Bidang Pangan menikmati momen manyantap makanan sambil memagang cerutu mewah setelah turun menyapa korban banjir Aceh. Keadaan ini diperparah dengan pernyatan Kepala BNPB pada saat konferensi pers yang menyatakan bahwa bencana banjir tersebut tidak parah dan mencekam, namun hanya mencekam di media sosial saja. Menteri ESDM sebagaimana dikutip dalam Tempo menjanjikan listrik hidup 100% dalam beberapa hari di seluruh wilayah Aceh. CNN Indonesia juga memberitakan Menteri Sosial soal donasi terkumpul yang disalurkan harus ada izin dan audit terlebih dahulu. Tidak hanya itu, dalam video yang beredar di media sosial Instagram Mendagri menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan Malaysia belum sebanding dengan Indonesia memberikan bantuan kepada Malaysia. Bahkan bantuan asing dari Arab Saudi ditolak pemerintah Indonesia, karena Indonesia masih merasa mampu.

Bercermin dari hal di atas, apa yang bisa kita pelajari? Bila di analisis lebih dalam, Pemerintah Indonesia saat ini hanya pandai beretorika tapi sedikit aksi. Masing-masing dari mereka hadir dengan latar komunikasi yang bermasalah, sehingga kalimat yang dikeluarkan sering kali menyakitkan bagi kebanyakan masyarakat. Padahal untuk saat ini yang dibutuhkan adalah aksi tanpa banyak narasi.

Negara terkesan belum hadir maksimal dalam penanganan bencana. Sejatinya negara wajib mempedulikan warga negara sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 27 tentang Warga Negara. Salah satu ayatnya berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maknanya setiap warga negara dijamin oleh negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Namun, hingga tulisan ini ditulis, Aceh saat ini masih jauh dari kata penghidupan yang layak pascabencana banjir. Penanganan yang lambat, tidak ada koordinasi terarah yang dibangun, presiden bertindak sebagai single command (perintah tunggal). Tidak ada sosok dipercaya yang ditunjuk sebagai field commander untuk mem-backup progress penanganan bencana banjir, karena tugas presiden tidak hanya mengurus bencana saja, namun tugas-tugas kepemerintahan lainnya agar Indonesia tetap stabil.

Penanganan bencana banjir masa Prabowo tampak jauh berbeda dibanding dengan Tsunami Aceh era SBY. Prabowo terkesan lambat dalam mengintruksikan penanganan bencana banjir, koordinasi yang dilakukan dengan para menteri terkesan tidak terstruktur dan tidak searah sehingga informasi yang didapatkan tumpang tindih sedangkan SBY mengutamakan operasional dan teknis penanganan bencana. Padahal bencana banjir bandang ini sangat kompleks bukan hanya menangani masyarakat yang terkena dampak melainkan memperbaiki hutan yang sudah kehilangan habitat akibat tindakan illegal atau korporasi dalam pembalakan liar. Dalam ilmu bencana sebagaimana yang dipaparkan oleh Marco Kusumawijaya dalam Youtube Abraham Samad Speak Up menyatakan “Alam tidak menyebabkan bencana, alam menjadi bencana karena kita membangun dan terkena oleh perubahan alam itu”.

Untuk itu, bagi presiden belum lambat menangani masalah ini, belum lambat menetapkan status bencana nasional. Pemerintah harus membuka diri terhadap masalah yang terjadi, bahwa bencana seperti Siklon Sinyar ini bisa terjadi di Indonesia khususnya Aceh padahal Indonesia berada di wilayah tropis, tepat pada garis khatulistiwa. Tidak menutup kemungkinan bencana-bencana selanjutnya setahun atau dua tahun ke depan dapat saja terjadi akibat perubahan alam yang berimbas pada iklim. Pemerintah harus berani dan bernyali kuat dalam memberikan pembatasan terhadap alam untuk tidak digunakan secara bebas. Dengan demikian, habitat alam tetap terjaga dan terlindungi.